Undang-undang KIP Perkuat Tugas Jurnalistik

(Syarif Muhammad Herry/KI Kalbar News)

PONTIANAK- Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik, merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan demikian keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers saling memperkuat dan saling mendukung dalam melakukan pekerjaan jurnalistik yang dilaksanakan kalangan pers.

IMG-20160122-WA0006

Topik itu mengemuka dalam focus group discussion (FGD) yang bertajuk “Pers dan Belenggu Keterbukaan Informasi Publik”. Acara itu dilaksanakan oleh Media Daerah Group dengan mendatangkan wartawan dari 14 kabupaten/kota Kalimantan Barat, di Ruang Dewan Redaksi Media Daerah Group, di Pontianak, beberapa hari lalu.

Hadir Pemimpin Umum Media Daerah Group Handy Abdul Syukur, Anggota DPRD Provinsi Kalbar H. Ishak Almuthahar, M.Si, Dewan Redaksi Media Daerah Rihat Silalahi, M. Si, Achmad Husaini, SE dan Syarif Muhammad Herry.

“Kedua Undang-undang itu saling memperkuat dan tidak saling tumpang tindih atau saling bertentangan. Justeru tugas jurnalistik akan lebih mudah karena didukung dengan adanya Undang-undang KIP itu,” ujar Handy Abdul Syukur dalam FGD itu.

Menurutnya, Undang-undang KIP memperkuat pers untuk mendapatkan informasi. Misalnya, ketika wartawan menulis berita mendalam (Indept Reporting) atau Investigative Reporting, berbekal regulasi itu, wartawan dapat memperoleh dan bahkan mengungkapkan fakta kebijakan publik yang tidak sesuai dengan peraturan.

Dalam kedua jenis tugas jurnalistik itu, tak heran, para wartawan banyak menemui kesulitan dalam memperoleh data. Padahal data sangat diperlukan untuk mengungkapkan atau mendukung fakta tentang topik yang akan ditulis itu.

Sebagai langkah nyata sinergi dua peraturan itu, di tingkat pusat Komisi Informasi (KI) Pusat dan Dewan Pers telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Pelaksanaan Undang-undang KIP dalam Mendukung Kebebasan Pers. “Intinya meningkatkan kerja sama mendorong keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers yang bertanggung jawab,” jelas Wartawan Senior itu.

Sedangkan Rihat Silalahi berpendapat, keterbukaan informasi merupakan keharusan dan menjadi keniscayaan. Semakin terbuka penyelenggara pemerintahan dalam mengelola urusan yang menjadi tugas dan kewajibannya, semakin terhindar dari godaan untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Ketertutupan bisa jadi awal terjadinya korupsi. Keterbukaan sudah saatnya menjadi keharusan untuk mencegah korupsi itu. KPK mengambil peran di hilirnya untuk penegakkan hukum, Komisi Informasi dan Pers dapat berperan di hulunya dengan mendorong keterbukaan informasi,” tegas Rihat yang juga Widyaswara yang aktif tampil sebagai pembicara ini.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s