KI Kalbar Kawal Pelaksanaan HarKIN 2016

Pada September 2011, Indonesia turut memprakarsai terbentuknya Open Government Partnership (OGP) dengan tujuh negara lain yaitu AS, Brasil, Mexico, Inggris, Norwegia, Afrika Selatan, dan Filipina. OGP ini diluncurkan oleh Presiden AS Barack Obama dan Presiden Brasil Roussef di sela-sela sidang umum PBB di New York, AS.

Sebagai realisasinya, pemerintah Indonesia bersama dengan masyarakat membuat suatu gerakan bersama untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik sebagaimana diamanahkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Gerakan itu disebut dengan Open Government Indonesia (OGI) yang diluncurkan pada Januari 2012. Melalui OGI pemerintah dan institusi non-pemerintah dapat duduk bersama menentukan langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi luas terhadap kegiatan badan publik yang dibiayai negara dan pelayanan publik yang murah, mudah, dan berkualitas. Pilar yang melandasinya adalah transparansi, partisipasi, dan inovasi.

Sejalan dengan semangat transparansi itu, pemerintahan Presiden Jokowi mengusung 2 butir agenda dari sembilan agenda prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politis, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang disebut dengan Nawacita. Dua butir agenda yang relatif erat terkait dengan transparansi tersebut adalah butir kedua dan keempat, yaitu :

(2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efekif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan;

(4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Pelaksanaan berbagai agenda transparansi itu tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat saja, namun juga dilaksanakan hingga tingkat provinsi.

Untuk konteks Kalimantan Barat, Kalimantan Barat belum sepenuhnya telah melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008, meskipun pada pemeringkatan badan publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat di Istana Negara yang dihadiri oleh Presiden Jokowi, Kalimantan Barat telah mencapai ranking ke-7 dari 28 provinsi yang telah membentuk Komisi Informasi. Hal ini tercermin dari masih adanya kabupaten yang belum memiliki PPID. Begitu juga di tingkat SKPD provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk PPID yang sudah terbentuk juga belum semuanya secara aktif mengumumkan berbagai jenis informasi publik.

Dari sisi regulasi telah disahkan Perda No. 4 Tahun 2005 tentang Transparansi. Namun demikian, implementasinya masih relatif lemah. Berbagai keterbatasan hingga alasan klasik menjadi kendala bagi lembaga-lembaga baik pemerintah, lembaga independen, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat untuk secara mandiri mendorong percepatan dan perluasan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Barat.

Oleh karena itu, kerjasama berbagai lapisan: badan publik, Komisi Informasi Kalimantan Barat, Koalisi Keterbukaan Informasi Publik, LSM lainnya, dan masyarakat umum menjadi sangat relevan bagi percepatan dan perluasan keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat.

Apabila dikaitkan dengan problematika utama di Kalbar, maka isu terkait tata kelola hutan dan lahan menjadi salah satu isu yang krusial. Hal ini dikarenakan tingkat kekritisan lahan dan kerusakan hutan yang parah. Untuk itu, agar persoalan utama ini bisa ditangani maka informasi publik terkait tata kelola hutan dan lahan ini menjadi sangat penting disediakan dan diumumkan kepada publik.

Di samping itu, agar masyarakat Kalimantan Barat dapat berperan serta dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemerintahan maka sangat relevan dan penting untuk mengajak masyarakat melek informasi dengan cara mengakses informasi publik dan menggunakannya secara benar.

Dengan tujuan mendorong percepatan dan perluasan keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat dan peningkatan peran masyarakat dalam proses-proses penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Barat, maka KI Kalbar menginisiasi pelaksanaan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HarKIN) 2016 yang akan jatuh pada tanggal 30 April 2016 ini.

Ternyata niat untuk memperingati Hari Keterbukaan Informasi Nasional di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 demi terwujudnya wadah yang mengusung transparansi pemerintah yang berkelanjutan di Kalimantan Barat mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak termasuk para pegiat keterbukaan informasi di Kalimantan Barat.

Sehingga pada tanggal 18 Desember 2015 lalu terbentuklah kepanitiaan yang akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan untuk menyambut HarKIN 2016.  Kepanitiaan yang selanjutkan diputuskan dengan nama Panitia Harkin 2016 ini diusung oleh JARI Indonesia Borneo Barat, Lembaga Gemawan, Sampan, Link-Ar Borneo, LPS Air, KRB, WWF Indonesia, YLBH-Pik, ELC, PPSW Borneo, LPM Equator, Sekwil Pekka, PBHI Kalbar, Yayasan Madanika, Borneo Riset Institut, Pontianak Institut, Forum Peduli Pelayanan Publik Kota Pontianak, Up-Link, GMNI Pontianak, FMN Pontianak, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Pontianak, Komisi Penanggulangan Aids Kota Pontianak, BEM IAIN Pontianak, Elpagar, PKBI Kalimantan Barat, Serikat Perempuan Basis Khatulistiwa Borneo, Pemuda Muhammadiyah, Lembaga Energi Hijau, Walhi Kalimantan Barat, AMAN Kalimantan Barat, Ruai TV, RRI,  Titian, Fakta, Elpagar, dan Biro Humas Setda Provinsi Kalbar serta pihak peduli lainnya.

rapat panitia harkin
Rapat Panitia HarKIN yang difasilitasi oleh KI Kalbar untuk mematangkan seluruh rangkaian kegiatan HarKIN 2016

Adapun rangkaian kegiatan dimulai pada bulan Maret 2016 dengan Assessment awal Badan Publik,  Lomba Karya Tulis Populer, Dialog “Mendorong Percepatan Keterbukaan Informasi Publik di Kalimantan Barat” di Radio Kenari dan Volare, Debat Mahasiswa “Pelaksanaan UU No. 14/2008 di Kalbar”, Pertemuan PPID Seluruh Kalimantan Barat di Kantor Gubernur Kalimantan Barat dan ditutup dengan kegiatan Pawai Damai memperingati Hari Keterbukaan Informasi Nasional pada tanggal 30 April 2016 yang direncanakan di Rumah Radangk.

Bersamaan dengan pawai damai secara paralel juga dilaksanakan Panggung Seni “Ekspresikan Keterbukaan Informasi Publikmu …!” dan Deklarasi Forum Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Barat sebagai wahana ekspresi dari badan publik maupun masyarkat untuk mempercepat dan meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kaliamanan Barat.  Juga ditempat tersebut dilakukan Donor Darah: Aksi kemanusiaan pendukung keterbukaan informasi publik untuk Kalbar yang lebih transparan.

Mengingat kegiatan HarKIN 2016 ini belum dianggarkan dalam APBD Kalimantan Barat, maka untuk pendanaan seluruh rangkaian kegiatan diharapkan dari swadaya dan dukungan berbagai pihak. (bg)

Iklan

One thought on “KI Kalbar Kawal Pelaksanaan HarKIN 2016

  1. Semoga sukses ya Bapak/Ibu acara sehingga hari H nya, terima kasih atas kerja keras dan keiklasannya dalam menggiring keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s