Boy Gugat PDAM

Terkait Akses
Informasi Publik

PONTIANAK – Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat menggelar sidang perdana terkait penyelesaian sengketa informasi antara Florensius Boy, pemohon dengan Dirut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa, Kota Pontianak sebagai termohon, Selasa (4/8). Namun karena termohon berhalangan hadir sidang diagendakan ulang pada Rabu (5/8) hari ini di Ruang Rapat Dishubkominfo Kalbar.
Dalam sidang kemarin, Florensius Boy mengungkapkan bahwa dirinya menggugat pihak terlapor karena merasa telah melanggar Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dia membeberkan kronologi kejadian bermula saat dirinya mengajukan permohonan permintaan beberapa dokumen informasi publik kepada PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak.
Adapun dokumen yang diminta menyangkut proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum, Instalasi Pengolahan Air 4 di Komplek PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak. “ Proyek tersebut untuk tahun anggaran 2013 dan dikerjakan ditahun 2014,” jelasnya.
“Seharusnya itu wajib dipublikasikan tetapi permintaan saya tidak ditanggapi. Setelah dua minggu saya menyertakan keberatan, sampai tiga bulan juga tidak ditanggapi, akhirnya 30 Juni saya mengajukan gugatan ke KI Kalbar. Ini hak saya selaku warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi serta UU KIP,” katanya.
Dalam sidang tersebut selaku majelis komisioner diketuai oleh Chatarina Pancer Istiyani bersama dua anggotanya, Syarif Muhammad Heri dan Hawad Sriyanto. Didampingi pula oleh Mediator, Abang Amriullah.
Ketua Majelis Komisioner, Chatarina Pancer Istiyani menjelaskan dari surat pernyataan yang dikeluarkan PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak menyatakan dokumen–dokumen yang diminta tidak layak untuk disebarluaskan. “Tapi karena ini informasi publik artinya terbuka untuk umum,karena itu boleh diminta,diakses,diolah,dipelajari juga disebarkan kembali sehingga masyarakat umum bisa mengetahui,” paparnya.
Jadi, lanjut dia, dengan surat yang dikeluarkan oleh PDAM dokumen tersebut dianggap tidak boleh di akses. Akan tetapi menurutnya pada dasarnya untuk mengecualikan suatu informasi tidak bisa hanya dengan selembar surat pernyataan dan klarifikasi, melainkan harus melalui berbagai proses. Yaitu ada uji konsekuensi.
“Karena termohon tidak hadir kami belum tahu apakah informasi yang diminta dan dirahasiakan itu sudah melalui uji konsekuensi atau tidak,” imbuhnya.
Menurutnya, proses selanjutnya setelah termohon hadir adalah upaya mediasi. Karena hal ini dirasa lebih berkualitas dibanding ajudikasi. “Kami mau ada kesepakatan bersama melalui mediasi dan kami sudah menunjuk mediator. Jika mediasi gagal selanjutnya ada proses pembuktian,” ungkapnya.
Mengenai konsekuensi hukum jika mediasi gagal maka akan ada putusan. Berupa permohonan untuk mengabulkan atau tidak permintaan pemohon. “Untuk sanksi pidana ada di pasal 51 sampai 56 UU KIP, tidak hanya denda juga ada kurungan penjara,” pungkasnya. (bar)

Sumber : Pontianak Post, Rabu 5 Agustus 2015

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s