Dorong Keterbukaan Informasi Publik

PONTIANAK, TRIBUN – Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governence) yang mengsyaratkan adanya transparasi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses diputuskannya sebuah kebijakan publik.
Setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Ayat 3 UU Nomor 14 Tahun 2008. Diwajibkan untuk mengembangkan sistem informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat memberikan akses secara mudah.

kliping

“Dokumen publik adalah dokumen yang seharusnya bisa diakses oleh seluruh masyarakat dengan alasan apapun,” ujar Wakil Ketua Komisi Informasi Daerah Kalimantan Barat di Pontianak Chatarina Pancer Istiani di sela-sela persidangan Ajudikasi Non Litigasi antara Gilbertus Alun sebagai Pemohon Informasi dengan Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak sebagai Termohon Informasi yang dilangsungkan di Hotel Orchard, belum lama ini.
Menurutnya, tidak perlu mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan yang bisa menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. “Bahkan dengan alasan uji akses, badan publik wajib memberikan informasi yang diminta,” tambahnya.
Juru Berbicara Relawan Pemantau Hutan Kalimantan (RPHK), Liu Purnomo, mengatakan bahwa, seharusnya PPID yang sudah dibentuk seperti di Kabupaten Pontianak ini harus ada SOP untuk memperoleh informasi. “Sehingga kesalahan-kesalahan tidak dijadikan tameng untuk tidak memberikan informasi publik,” katanya.
Dia berharap bahwa kebebasan informasi menjadi spirit demokrasi yang menawarkan kebebasan dan tanggungjawab secara bersamaan. “Kebebasan informasi, disatu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas,” ungkapnya.
Sementara disisi lain, lanjutnya, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis. Liu menyayangkan bahwa realitas dilapangan saat ini menunjukan bahwa implimentasi dari UU KIP belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
“Berbagai informasi yang disampaikan oleh badan publik belum seluruhnya dapat diakses oleh masyarakat. Khususnya terkait dengan penyelenggaraan program pemerintah dan investasi yang memerlukan dan berdampak pada masyarakat,” imbuhnya.
Dikatakan, Kalimantan menjadi provinsi paling buruk layanan informasinya, sebab hanya di Kalimantan Barat lah yang sengketa informasi sampai kepada Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN).
“Selain itu, masih banyak sekali badan publik yang memanfaatkan media (terutama online) hanya sebagai formalitas dalam mengimplimentasikan UU KIP semata. Banyak yang dijumpai website-website pemerintah yang menyajikan beranda tanpa memuat informasi berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh badan tersebut secara up to date,” imbuhnya.
Ketua Komisi Informasi Daerah Kalbar Abdullah HS menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik memang sampai saat ini masih dalam proses sosialisasi. Banyaknya sengketa informasi diharapkan olehnya bisa menjadi pelajaran bagi semua orang. “Baik masyarakat sebagai konsumen informasi, maupun badan publik selaku pemegang informasi,” katanya. (*/qky)

Sumber : Tribun Pontianak, Senin 18 Mei 2015

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s