Humas Tak Boleh Tutup Akses Informasi

• Wujudkan Keterbukaan Informasi Pubik
Pontianak, Tribun – Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya meminta kepada seluruh Humas pemerintah daerah di Kalbar menciptakan hubungan yang baik dengan media, sesama instansi dan masyarakat.
“Mereka (humas-RED) harus bisa mengelola dan menyediakan informasi publik yang tersaji secara akurat dan cepat. Karena dalam amanat undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, sudah diatur,” ujar Wagub usai membuka Rapat Koordinasi dan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) kabupaten dan kota se-Kalbar di Hotel Kini, Kamis (21/5).
Wagub menuturkan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat semakin kritis. Kondisi seperti ini menuntut lembaga pemerintah mengakomodir keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi.
“Salah satu kerja utama kita adalah menerjemahkan program Nawa Cita Jokowi-JK di bidang komunikasi dan informasi, yaitu, membangun tata kelola pemerintah efektif dan terpercaya,” tuturnya.
Pemerintah, jelasnya, dituntut meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di setiap instansi serta membuka laporan kinerja dan mempermudah akses informasi publik.
“Humas juga dituntut mendorong partisipasi masyarakat dalam rencana, proses, program dan alasan pengambilan setiap kebijakan publik,” ucapnya.
Christiandy menuturkan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, Bakohumas harus mensosialisasikan kebijakan strategis pemerintah.
“Semua humas instansi memiliki peran dan tidak boleh menutup pintu akses informasi. Humas tak sebatas memoles citra, namun harus ikut meningkatkan kinerja lembaga,” ungkapnya.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Kalbar Numsuan menyatakan, ada beberapa humas pemerintah yang bingung terhadap apa yang harus mereka lakukan di organisasi pemerintah.
“Pada dasarnya Humas mengumpulkan semua bahan yang ada di organisasi baik bagian A B dan dinas A dan B. Malah ada juga mereka tidak ada kontak person dan malah belum kenal dengan yang lain,” ucapnya.
Menurut Numsuan, jika humas sering bergaul dengan pimpinan unit kerja setempat, maka akan mudah berkomunikasi dan banyak mendapat informasi. “Sumber informasi itu banyak dari unsur pimpinan di unit kerja,” katanya.
Keterbukaan dengan media, jelas Numsuan, juga belum dilakukan semua unsur pimpinan dalam unit kerja baik itu dinas, camat dan lainnya.
“Masih ada doktrin yang tidak semua mau memberikan informasi. Mungkin mereka merasa ketakutan dan sebagainya. Jadi kita masih menyamakan dan membangkitkan dulu,” katanya.
Keterbukaan informasi publik sekarang ini, jelas Numsuan, ada batas-batasnya. Sebab, tidak semua informasi harus dipublis. “Tentunya harus dimengerti semua pihak. Kita harus mengatur informasi yang mana harus dipublikasikan,” pungkasnya. (rul)

Sumber : Tribun Pontianak, Hal 10. Jumat 22 Mei 2015.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s