Keterbukaan Informasi Dapat Mencegah Terjadinya KKN

MENCIPTAKAN kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan publik melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi publik, merupakan ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam menjalankan pemerintahan yang baik (good governence).
Pemerintah akan mendapatkan apresiasi positif dari publik, jika keterbukaan informasi yang merupakan hak asasi manusia dikembangkan secara proporsional untuk menjamin akuntabilitas dan berjalannya partisipasi publik. Terutama dalam rangka mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang berakibat pada kepentingan publik.
Pernyataan itu disampaikan Komisioner Komisi Informasi Kalbar, Syarif Muhammad Herry, pada pertemuan dan dialog Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seKalbar di Kantor Gubernur Kalbar, 25/3, pekan lalu.
“Memang masih ada kesan dengan keterbukaan informasi publik akan merepotkan badan publik. Padahal, justru dengan keterbukaan itu semua pihak menjadi aman karena terjadi proses check and balance, dengan akuntabilitas dan partisipasi publik sebagaimana prinsip pemerintahan yang baik,” ujar Herry dalam dialog yang diselenggarakan Humas Pemprov Kalbar bekerja sama dengan Kementrian Kominfo dan LSM.
Keterbukaan informasi publik suatu keniscayaan. Selain menjadi hak asasi, juga dijamin konstitusi dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan undang-undang itu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, proses dan alasan pengambilan suatu keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat dan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.
Dikatakan jurnalis ini, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. “Namun undang-undang ini juga menjamin informasi publik yang dikecualikan karena bersifat rahasia. Sesuai aturan, informasi jenis ini didasarkan pada pengujian menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya,” jelas Herry.
Pasal 17 Undang-undang Nomor 14/2008 tentang KIP menyebutkan Informasi yang dikecualikan karena memiliki konsekuensi seperti dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
“Juga dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, “ tambah Herry.
Jika dicermati, tidak ada kekhawatiran yang berlebihan terhadap keterbukaan informasi. Sebab, konstitusi telah menjamin secara seimbang dan proporsional tentang kewajiban informasi publik yang harus terbuka dan dapat diakses masyarakat dan mana jenis informasi yang dikecualikan demi kepentingan yang lebih bsear. “Saya pikir perlu gerakan untuk mencitrakan keterbukaan informasi publik yang sejatinya membantu dan menyelamatkan aparatur pemerintah dari hal-hal seperti korupsi dan nepotisme, “ papar Herry. (Narwati JW/SMH)

Sumber : Tabloid Bulanan SEBALO / Edisi IV – Maret 2015

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s