KIP Sidangkan Sengketa Informasi di Tiga SKPD Ketapang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang sengketa informasi di Hotel Aston Ketapang, Selasa (14/4/2015). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Perkebunan Ketapang menjadi termohon pada sidang ini.

Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang sengketa informasi di Hotel Aston Ketapang, Selasa (14/4/2015). Tiga SKPD Ketapang yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Perkebunan Ketapang menjadi termohon pada sidang ini.
Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang sengketa informasi di Hotel Aston Ketapang, Selasa (14/4/2015). Tiga SKPD Ketapang yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Perkebunan Ketapang menjadi termohon pada sidang ini.

Tiga instansi ini dilaporkan dua orang sebagai pemohon lantaran dianggap tak memberikan informasi secara maksimal kepada keduanya. Karena merasa keberatan sehingga mereka meminta persoalan tersebut untuk diselesaikan oleh KIP.

“Sekarang kita menangani enam perkara sengketa informasi publik di Ketapang,” kata Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik KIP, Yhannu Setyawan kepada wartawan di Ketapang, Selasa (14/4/2015).

Ia melihat agenda keterbukaan informasi di Ketapang sudah mulai berjalan. Sebab sudah ada Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Tapi terlihat SK tersebut belum terinplementasi baik.

“Jadi sudah ada SK Bupati tapi belum dilaksanakan sempurna, mungkin masih proses sosialisasi. Kita berharap tak ada lagi terjadi sengketa informasi publik. Artinya Pemkab Ketapang lebih responsif untuk memberikan akses informasi,” ucapnya.

Pemohon, Khairuddin melaporkan persoalan ini lantaran tak puas terhadap kinerja intansi tersebut. Menurutnya ada lima SKPD yang dimintakan data untuk keperluan uji akses yang akan dibahas dalam diskusi pada komunitasnya beberapa waktu lalu.

Tapi hanya di Dinas Pertambangan dan Energi serta Dinas Kehutanan Ketapang memberi sedangkan tiga instansi itu tidak. “Kantor Lingkungan Hidup Ketapang mengonfirmasi data yang kita minta sudah disediakan dan mohon diambil,” katanya.

“Jadi waktu itu saya dari Pontianak ke Ketapang untuk mengambilnya. Tapi faktanya data tersebut tak ada oleh karena itu kita sengketakan. Ini karena ketidakpuasan kita memperoleh informasi publik dari instasi tersebut,” lanjutnya.

Tak adanya data yang dikatakan ada itu membuatnya sangat kecewa. “Saya datang dari Pontianak butuh biaya tak sedikit. Paling tidak kalau ke sini naik ekspres, biaya transportasi PP sekitar Rp 500 ribu, dan minimal butuh waktu dua hari,” jelasnya.

Padahal data tersebut, menurutnya, untuk menganalisa kebijakan pemerintah. “Kita sedang melakukan kajian sama kawan-kawan pada forum komunitas diskusi. Jadi saya kecewa data yang dijanjikan ada tapi tak ada,” ujarnya.

Penulis: Subandi
Editor: Arief
Iklan

One thought on “KIP Sidangkan Sengketa Informasi di Tiga SKPD Ketapang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s