Terapkan Pengaduan Online Pengadaan Barang/Jasa

lpi-pbj

Terbitnya Peraturan Presiden (perpres) Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, menjadi salah satu kendala terlambatnya proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Dengan terbitnya perpres tersebut, perlu segera disosialisasikan kepada kelompok-kelompok kerja (pokja) pengadaan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Sekarang kita berupaya mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu di akhir bulan Maret dan awal April ini kita harapkan 60 persen pengadaan barang dan jasa sudah harus dimulai dan saat ini ada yang sudah diumumkan. Kita berharap di akhir bulan Juni harus sudah selesai semua untuk diumumkan,” ujar Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono usai membuka lokakarya peningkatan kapasitas anggota Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang/Jasa (LPI-PBJ) Kota Pontianak dalam pengelolaan pengaduan dan mediasi serta pemantauan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkot Pontianak, Senin (6/4) di Hotel Santika Pontianak.

Ia menambahkan, tujuan digelarnya lokakarya ini adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota LPI-PBJ supaya lebih berkualitas dan maksimal dalam melaksanakan tugasnya mulai dari proses pengadaan hingga penyerahan barang/jasa tersebut. Untuk itu, Edi meminta anggota LPI-PBJ lebih mengefektifkan kinerjanya yakni memantau terutama mulai dari Rencana Umum Program (RUP) hingga memonitor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mana yang sudah melakukan pelelangan. “Yang paling terutama yakni menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pengadaan barang dan jasa,” terangnya.

Edi menambahkan, untuk paket-paket pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkot Pontianak, paket-paket yang berdampak pada kepentingan masyarakat menjadi prioritas dalam proses pengadaan barang/jasa. “Misalnya peningkatan jalan, pengadaan-pengadaan terkait percepatan-percepatan pelayanan kepada masyarakat langsung dan lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko mengatakan, secara umum seluruh proses pengadaan harus dipantau dan dipastikan sudah sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, pelatihan atau lokakarya yang digelar selama dua hari dengan difasilitasi oleh TII, Lembaga Gemawan dan Pemkot Pontianak ini bertujuan meningkatkan kapasitas anggota LPI-PBJ salah satunya adanya sistem pengaduan masyarakat secara online. Sistem pengaduan online ini untuk mempermudah masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan baik melalui short message service (sms), email bahkan manual juga tetap dilayani. “Yang terpenting selain bagaimana mengelola pengaduan, LPI juga harus mampu memediasi antara pengadu dan yang teradu. Tujuannya bukan hanya menemukan adanya kasus tetapi lebih pada perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot,” pungkasnya. (jim)

sumber : Humas Pemkot Pontianak

Iklan

One thought on “Terapkan Pengaduan Online Pengadaan Barang/Jasa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s