Umumkan APBD Melalui Media

Pontianak – Anggota DPRD Kalimantan Barat, Mulyadi Tawik berharap pemerintahan tingkat kabupaten dan kota di Kalimantan Barat mengumumkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di media massa dan website.
Ini dilakukan, supaya masyarakat dengan mudah mengakses dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Pasalnya tidak sedikit pemerintah daerah yang “menyembunyikan” buku APBD setelah diketuk palu di DPRD dan diverifikasi Kemendagri.
“Seharusnya anggaran memang dipaparkan di media massa dan website supaya terbuka. Ini supaya masyarakat dapat mengawasi. Kita cukup salut dengan yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak dan Pemkab Kayong Utara,” katanya, Senin (16/4) di Pontianak.
Menurut dia transparansi APBD merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan penguatan akuntabilitas. Jelas itu juga terampung dalam penataan pelayanan publik dan penataan pembentukan dan evaluasi APBD. “Ini mungkin sekaligus melaksanakan amanah UU No 23 Tahun 2014 tentang pemda,” kata dia.
Dengan keterbukaan, lanjutnya, juga memberikan ruang kepada masyarakat secara terbuka untuk memberikan masukan dalam penyusunan APBD dan melakukan pengawasan pelaksanaan APBD.
Di sisi lain, ia juga berharap pemda juga membuka unit layanan pengaduan yang mudah diakses dan ditindaklanjutkan. Ini supaya penguatan pengawasan pelaksanaan, pertanggungjawaban APBD dengan meningkatkan kinerja inspektorat jendral dan inspektorat provinsi, kabupaten dan kota berjalan.
Mulyadi juga berharap pembahasan APBD harusnya tepat waktu. Masalahnya, apabila melanggar, ada sanksi adminstratif yakni tidak dibayarkan hak keuangan selama enam bulan. “Kan kasihan masyarakat dan pemdanya,” ujarnya.
Pengamat Anggaran Politik dan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA). Ucok Sky Khadafy menjelaskan sebaiknya memang pemerintah daerah untuk mengumumkan APBD yang sudah diketuk agar dapat diakses di website masing-masing pemerintah daerah mendapat dukungan. “Selama ini masyarakat kesulitan mengakses APBD. APBD itu bukan buku suci,” ujarnya.
Menurutnya APBD mudah diakses bertujuan supaya masyarakat bisa melakukan pengawasan baik perencanaan atau penggunaan anggaran daerah. Dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya dugaan tindak pidana korupsi.
“Misalnya begini. Program anggaran ada. Hanya tak ada pengerjaan. Masyarakat bisa langsung lapor,” kata dia.(den)

Sumber : Pontianak Post, Selasa 17 Maret 2015

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s