Website KI Kalbar akan Mendapatkan Domain Baru

(Abang Amirullah/KI Kalbar News)

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi kepada publik, kecuali informasi yang dikecualikan.  Maka untuk mendukung hal tersebut Badan Publik berkewajiban memiliki situs resmi yang merupakan bagian dari kewajiban menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik kepada masyarakat, seperti yang ditegaskan dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sebagai sebuah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan maka Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat (KI Kalbar)  wajib memiliki website sendiri.  Namun karena belum dianggarkannya website di tahun-tahun awal pembentukannya, sebagai alternatif KI Kalbar meluncurkan website berbasis blog versi gratis wordpress.com dengan nama link www.komisiinformasikalbar.wordpress.com.

Webblog milik KI Kalbar ini dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, berusaha menyampaikan informasi kepada publik mengenai kegiatan KI Kalbar dan informasi lainnya sejak dibentuk hingga sekarang ini.

Setelah berjalan hampir satu tahun sejak dikukuhkan pada 10 maret 2015 lalu, dipandang perlu bagi  KI Kalbar untuk memiliki nama domain sendiri seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. Berangkat dari hal tersebut Wakil Ketua KI Kalbar Chatarina Pancer Istiyani dan Abang Amirullah yang membidangi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak Unit PDE (Pengolahan Data Elektronik) Dishubkominfo Prov. Kalbar guna membahas domain baru bagi KI Kalbar.

domain

Selanjutnya  KI Kalbar melayangkan surat permohonan kepada Gubernur Kalimantan Barat guna memperoleh domain baru yang menggunakan server milik pemprov Kalbar dengan nama http://www.komisiinformasi.kalbarprov.go.id.  Selain itu juga alamat email KI Kalbar yang sebelumnya beralamat di @yahoo.co.id akan mendapatkan alamat baru yaitu komisiinformasi@kalbarpov.go.id.

Semoga dengan adanya domain baru tersebut nantinya KI Kalbar akan memiliki website yang user friendly dan halaman antar muka yang interaktif serta memudahkan pengguna internet untuk menemukan website ini ditengah belantara website-website lainnya.

Iklan

Undang-undang KIP Perkuat Tugas Jurnalistik

(Syarif Muhammad Herry/KI Kalbar News)

PONTIANAK- Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik, merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan demikian keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers saling memperkuat dan saling mendukung dalam melakukan pekerjaan jurnalistik yang dilaksanakan kalangan pers.

IMG-20160122-WA0006

Topik itu mengemuka dalam focus group discussion (FGD) yang bertajuk “Pers dan Belenggu Keterbukaan Informasi Publik”. Acara itu dilaksanakan oleh Media Daerah Group dengan mendatangkan wartawan dari 14 kabupaten/kota Kalimantan Barat, di Ruang Dewan Redaksi Media Daerah Group, di Pontianak, beberapa hari lalu.

Hadir Pemimpin Umum Media Daerah Group Handy Abdul Syukur, Anggota DPRD Provinsi Kalbar H. Ishak Almuthahar, M.Si, Dewan Redaksi Media Daerah Rihat Silalahi, M. Si, Achmad Husaini, SE dan Syarif Muhammad Herry.

“Kedua Undang-undang itu saling memperkuat dan tidak saling tumpang tindih atau saling bertentangan. Justeru tugas jurnalistik akan lebih mudah karena didukung dengan adanya Undang-undang KIP itu,” ujar Handy Abdul Syukur dalam FGD itu.

Menurutnya, Undang-undang KIP memperkuat pers untuk mendapatkan informasi. Misalnya, ketika wartawan menulis berita mendalam (Indept Reporting) atau Investigative Reporting, berbekal regulasi itu, wartawan dapat memperoleh dan bahkan mengungkapkan fakta kebijakan publik yang tidak sesuai dengan peraturan.

Dalam kedua jenis tugas jurnalistik itu, tak heran, para wartawan banyak menemui kesulitan dalam memperoleh data. Padahal data sangat diperlukan untuk mengungkapkan atau mendukung fakta tentang topik yang akan ditulis itu.

Sebagai langkah nyata sinergi dua peraturan itu, di tingkat pusat Komisi Informasi (KI) Pusat dan Dewan Pers telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Pelaksanaan Undang-undang KIP dalam Mendukung Kebebasan Pers. “Intinya meningkatkan kerja sama mendorong keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers yang bertanggung jawab,” jelas Wartawan Senior itu.

Sedangkan Rihat Silalahi berpendapat, keterbukaan informasi merupakan keharusan dan menjadi keniscayaan. Semakin terbuka penyelenggara pemerintahan dalam mengelola urusan yang menjadi tugas dan kewajibannya, semakin terhindar dari godaan untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Ketertutupan bisa jadi awal terjadinya korupsi. Keterbukaan sudah saatnya menjadi keharusan untuk mencegah korupsi itu. KPK mengambil peran di hilirnya untuk penegakkan hukum, Komisi Informasi dan Pers dapat berperan di hulunya dengan mendorong keterbukaan informasi,” tegas Rihat yang juga Widyaswara yang aktif tampil sebagai pembicara ini.

Pelantikan PAW KI Kalbar Tinggal Tunggu SK Gubernur

(Syarif Muhammad Herry/KI Kalbar News)

PONTIANAK–Pelantikan pengganti antar waktu (PAW) anggota Komisi Informasi (KI) Kalbar dari almarhum Abdullah HS kepada penggantinya Rospita Vici Paulyn, S.T., yang merupakan peserta lulus peringkat dibawahnya, diperkirakan dalam triwulan pertama tahun 2016 ini. Pelantikan tinggal menunggu turunnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Barat.

pleno_paw
Rapat Koordinasi KI Kalbar

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris KI Kalbar A. Edi Sukarno pada saat menjawab pertanyaan komisioner dalam rapat kordinasi di Media Center Dishubkominfo Kalbar, Rabu (13/01/16). Hadir dalam rapat kordinasi itu Wakil Ketua KI Kalbar Chatarina Pancer Istiyani, Abang Amirullah, Hawad Sriyanto dan Syarif Muhammad Herry sebagai anggota serta staf sekretariat.

Surat usulan penerbitan SK oleh Gubernur Kalbar, menurut Edi sudah disampaikan kepada Biro Hukum Pemprov Kalbar. “Nanti akan dikoreksi Biro Hukum, jika ada perubahan kemudian kita sampaikan lagi perbaikannya untuk ditandatangani Gubernur Kalbar,” jelas Edi.

Adapun almarhum Abdullah HS sebelumnya menjabat sebagai Ketua KI Kalbar. Ia meninggal dunia karena sakit beberapa bulan lalu. Dengan begitu, Abdullah digantikan oleh Vici yang merupakan nomor urut dibawahnya dalam keputusan peserta yang lolos seleksi anggota KI Kalbar beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua KI Kalbar mengatakan, proses PAW sudah melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PAW tinggal menunggu SK Gubernur Kalbar yang kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan anggota KI Kalbar yang baru. Kendati belum mendapatkan informasi waktu turun SK secara pasti, namun diperkirakan dalam triwulan pertama 2016 ini, keanggotaan KI Kalbar sudah lengkap menjadi lima komisioner.

Secara prinsip, menurut Chatarina sudah tidak menjadi masalah. Surat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalbar sudah diterima KI Kalbar. ”Tinggal menunggu SK Gubernur Kalbar, selanjutnya apakah pengukuhan dilakukan langsung oleh Gubernur Kalbar atau dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perbungan, Komunikasi dan Informatika Kalbar, tinggal menunggu keputusan saja,” jelas Chatarina.

Forum Transparansi Kalbar Agendakan Enam Kegiatan Menyambut Hari KIN 2016

PONTIANAK—Berbagai pihak yang tergabung dalam Forum Transparansi Kalbar meng-agendakan enam kegiatan utama dalam menyambut hari keterbukaan informasi nasional (KIN) 2016 yang jatuh setiap 30 April setiap tahunnya. Kegiatan yang dipusatkan di Pontianak sebagai ibukota provinsi itu, akan dimulai pelaksanaannya dalam rentang waktu Maret sampai dengan April 2016 ini.

“Ada enam kegiatan utama yang disepakati dalam pertemuan tadi. Ini bisa saja berubah atau bertambah. Dinamis saja. Tadi banyak muncul juga gagasan-gagasan positif. Oleh karena itu dalam satu minggu ini kita lakukan penyesuaian,” kata Ketua Panitia Pelaksana M. Luftharif (Anong) usai pertemuan di Aula Abdul Muis Kantor Bappeda Pontianak, Kamis (7/1/2016).

forum transparansi_2

Secara umum, lanjut Anong, enam agenda itu meliputi: Monitoring Pelaksanaan PPID di Badan Publik, Lomba Karya Tulis Populer, Debat Mahasiswa, Donor Darah, Pawai Damai dan Panggung Seni Ekspresikan Keterbukaan Informasi Publikmu.

Hadir dalam pertemuan itu Chatarina Pancer Istiyani, Abang Amirullah, Syarif Muhammad Herry (Komisi Informasi Kalbar), Yudith dan Achu (JARI Indonesia Borneo Barat), Albertus Tjiu (WWF), Dwi Nardi dan Dian Chintia (Kompas TV), Abdullah dan Ermina (LPI-PBJ), M. Luftharif  (Kontak Rakyat Borneo), Asmungin (linkAr Borneo), Ismail (PMI Pontianak), Tomo (AMAN Kalbar), Katarina Maya (YLBH-PIK), Adam (Walhi Kalbar), Nomi Nanda (SPBK), Obi Samhudi dan Selvinus (Sampan), Megawati (KPI), Muhammad Holil dan Syuaib (Dema IAIN) dan lain lain perwakilan Koalisi Keterbukaan Informasi Publik (KKIP).

Untuk pertemuan selanjutnya yang diperkirakan minggu depan, WWF bersedia menjadi tuan rumah. “Pertemuan ini adalah langkah yang baik untuk kita semua dan masyarakat, WWF menyediakan tempat untuk pertemuan berikutnya,” kata Albertus dari WWF.

Komisioner KI Kalbar Abang Amirullah mengatakan, hari keterbukaan informasi nasional (KIN) dideklarasikan pada tanggal 30 April 2015 di Gedung Joang 45 Menteng, Jakarta. Tanggal itu bersamaan dengan tanggal disyahkannya Undang-undang KIP pada tahun 2008. Deklarasi digelar dalam rangkaian acara “Lima Tahun Pemberlakuan Undang-undang KIP No. 14 tahun 2008” yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat.

“Nah, momentum ini kita sinergikan di tingkat provinsi untuk mendorong keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat,” ujar Abang Amirullah.

(Syarif Muhammad Herry/KI Kalbar News)

Bulan Depan KI Kalbar Pindah Markas

PONTIANAK—Persiapan bakal kantor yang akan ditempati Komisi Informasi (KI) Kalbar akhirnya rampung juga. Kabar ini disampaikan secara lisan oleh Kepala Sekretariat KI Kalbar A. Edi Sukarno kepada Wakil Ketua KI Kalbar Chatarina Pancer Istiyani saat pleno pertama KI Kalbar pada Minggu pertama Januari 2016, Selasa (5/1/2016) di Media Center Dishubkominfo Kalbar.

Menurut Chatarina, pekerjaan renovasi seperti perbaikan lantai, dek, pintu dan pengecatan telah rampung dikerjakan. Bahkan kunci kantor telah diserahkan kepada pihak sekretariat KI Kalbar.

“Diperkirakan bulan depan kita telah menempati markas baru di Jalan Daeng Abdul Hadi Komplek Sekretariat beberapa lembaga seperti Perwakilan HAM Kalbar, KPAID Kalbar, Pesparawi Kalbar dan lain-lain,” jelas Chatarina.

sekretariat ki kalbar

Komisioner lain Hawad Sriyanto, Abang Amirullah dan Syarif Muhammad Herry menyambut baik kabar ini. Bagaimana pun, KI Kalbar sudah seharusnya pindah karena markas sekarang bersifat sementara, pinjaman dari Bidang Kominfo Dishubkominfo Kalbar.

Sejak pengukuhan KI Kalbar pada Maret 2015 lalu, Dishubkominfo melalui Bidang Kominfo memfasilitasi sekretariat sementara bergabung dengan media center. Dalam perkembangannya, seiring dengan aktivitas KI Kalbar, maka perlu sekretariat khusus untuk KI Kalbar.

“Maka dipersiapkanlah oleh sekretariat dengan berkordinasi ke berbagai pihak,  sekretariat yang ada sekarang,” ujar Abang Amirullah alias Abeng menanggapi.

Hawad Sriyanto menilai, merupakan kemajuan baik sekretariat telah merampungkan markas baru KI Kalbar itu. “Memang secara ideal kantor KI Kalbar itu tersedia ruang kerja untuk komisioner, ruang kerja sekretariat, ruang rapat, ruang tamu dan ruang sidang. Ini belum terakomodasi semua, tapi yang ada ini kita terima saja dulu, kebutuhan ruang yang belum akan dicarikan solusinya. Yang terpenting selalu melangkah dengan perasaan optimis,” ujar Hawad.

(Syarif Muhammad Herry/KI Kalbar New)

 

 

KI Kalbar Bersama LSM Bentuk Forum Transparansi Kalbar

PONTIANAK—Komisi Informasi (KI) bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kalbar mendukung terjadinya pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari tindak korupsi (Clean and Good Governance) dengan melakukan gerakan keterbukaan informasi di Kalbar untuk kesejahteraan masyarakat.

Dukungan tersebut disepakati dalam pertemuan kedua KI Kalbar dengan sejumlah LSM di Media Center Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kalbar, Selasa (5/1/16). Kemudian diwujudkan dengan membentuk Forum Transparansi Kalimantan Barat.

forum transparansi

Pertemuan di Komisi Informasi Kalbar

Wakil Ketua KI Kalbar Chatarina Pancer Istiyani menyatakan pertemuan ini juga sekaligus untuk merampungkan kerangka acuan kegiatan menyambut hari keterbukaan informasi nasional 2016.

“Ini pertemuan kedua setelah pertemuan pertama di Sekretariat JARI Indonesia Borneo Barat. Rekomendasi pertemuan pertama itu membentuk tim kecil guna merampungkan kerangka acuan yang akan dibawa pada pertemuan yang lebih luas di Kantor Walikota Pontianak,” jelas Chatarina.

Hadir dalam pertemuan itu Abang Amirullah dan Syarif Muhammad Herry dari KI Kalbar, Yudith dan Sumiati dari JARI Indonesia Borneo Barat, Ermina dari Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa Pemkot Pontianak (LPI-PBJ), M. Luftharif (Anong) dari Kontak Rakyat Borneo dan perwakilan dari Koalisi Keterbukaan Informasi Publik (KKIP) Kalbar.

Ketua Organizing Comitte (OC) kegiatan Forum Tranparansi Kalbar M. Luftharif (Anong) menyatakan kerangka acuan dan pembentukan forum ini akan dibahas kembali dalam pertemuan yang lebih luas dan dimintai persetujuan dari semua elemen yang terlibat.

“Ini bentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat Kalbar tentang pentingnya mendorong keterbukaan informasi publik di Kalbar. Semakin banyak dukungan semakin variatif bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan. Lusa akan ada pertemuan yang lebih luas lagi,” ungkap Anong.

(Syarif Muhammad Herry/KI Kalbar News)

Komisi Informasi Kalbar Bangun Sinergi dengan LSM dan Pers

Syarif Muhammad Herry-KI Kalbar News

PONTIANAK—Menindaklanjuti perolehan predikat Kalbar termasuk 10 daerah terbaik dalam keterbukaan informasi publik kategori pemerintah provinsi, Komisi Informasi (KI) Kalbar bergerak cepat membangun sinergi ke berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan penghargaan itu. Diantaranya, membangun sinergi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Pers.

“Kita bersyukur Kalbar mendapat peringkat 7 (Tujuh) dari seluruh Pemprov yang dinilai oleh Tim Komisi Informasi Pusat. Namun kita tidak ingin status ini hanya sampai ke permukaan saja, harus ada kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat Kalbar dalam keterbukaan informasi publik dengan adanya status ini,” kata Wakil Ketua KI Kalbar Catharina Pancer Istiyani, saat mengawali diskusi “Keterbukaan Informasi Publik” bersama LSM dan Pers di Sekretariat LSM JARI Indonesia Borneo Barat di Pontianak, Jumat (18/12).

Catharina mengungkapkan, perolehan predikat ini tidak membuat pihaknya puas dan berhenti mendorong keterbukaan informasi publik di Kalbar, tetapi justeru menjadi pemicu semangat agar lebih baik lagi. “Semestinya, ada korelasi positif antara status predikat terbaik ketujuh ini dengan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat Kalbar dalam mengakses, meminta dan memperoleh informasi publik yang mereka butuhkan.”

Komisioner yang juga peneliti ini mengatakan, di era seperti sekarang ini informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama mengenai layanan informasi publik yang merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau di terima oleh badan publik.

Layanan informasi itu sendiri, lanjutnya, merupakan hak dasar (HAM) bagi setiap masyarakat untuk mengetahuinya, baik informasi bersifat internal maupun informasi bersifat eksternal yang bukan masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hadir dalam diskusi itu berbagai berbagai LSM seperti JARI, PPSW, Madanika, Koalisi Keterbukaan Informasi Publik (KKIP) Kalbar, Perwakilan Humas Pemprov Kalbar, Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PBJ), BEM Universitas Panca Bhakti dan lain lain, sedangkan dari Pers sepert RRI Pontianak, Kompas TV, Suara Pemred dll.

Aktivis KKIP Kalbar Anong menyambut baik pertemuan untuk mendorong percepatan keterbukaan informasi publik ini. Menurut Anong, keterbukaan informasi publik yang menjadi kebutuhan masyarakat harus dikawal agar terlaksana sesuai dengan peraturan. “Pertemuan ini sangat positif, namun perlu perencanaan konperehensif dan persiapan yang matang dan teragenda dengan baik untuk menjadi suatu gerakan bersama,” saran Anong.