Belum Berpintu Pelayanan Informasi, Bentuk Dulu PPID

Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HarKIN) yang jatuh pada 30 April, dirayakan dengan digelarnya acara di Rumah Radakng Pontianak, kemarin. Terselenggaranya acara ini berkat berbagai lembaga dan warga yang bersatu dalam kepanitiaan yang disebut dengan PanHarKIN.

MIFTAH, Pontianak

HARKIN merupakan amanat dari Rakornas Komisi Informasi di Lombok, NTB, 2014 lalu. HarKIN pun diluncurkan di Gedong Joeang, Jakarta 30 April 2015. Penetapannya dipandang perlu, untuk mempercepat dan meningkatkan keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Panitia HarKIN telah melaksanakan rangkaian kegiatan untuk percepatan dan peningkatan keterbukaan informasi pubik di Kalbar, yakni penilaian awal badan publik, lomba karya tulis, lomba debat antarmahasiswa, dialog, hingga puncaknya HarKIN kemarin, yang dimulai dengan pawai damai. Mereka juga mengisi hari tersebut dengan aksi donor darah, pameran produk, dan foto kegiatan serta pentas seni.

Terlihat lantai dasar Rumah Radakng dipenuhi warga dari berbagai komunitas dan LSM, yang mengunjungi 25 stan pameran. Sementara di aula utama dilangsungkan acara utama dan lomba debat. Lomba debat sebelumnya sudah dilaksanakan, diikuti 14 tim dari berbagai fakultas perguruan tinggi di Pontianak dan Mempawah. Sedang babak final dilangsungkan kemarin.

Rentetan kegiatan sebelum acara puncak kemarin dimulai dengan penilaian awal badan publik, yang dilaksanakan dengan mengirimkan kuesioner terkait pelayanan informasi badan publik. Dari 106 badan publik yang dikirimi kuesioner melalui surat, hanya 22 badan publik yang dapat dinilai. Dari 22 badan publik tersebut, Bank Indonesia menempati peringkat pertama, disusul Distamben Kalbar, Biro Humas Kalbar, dan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sambas.

Kegiatan ini penilaian awal inilah yang benar-benar menyentuh badan publik. Percepatan yang dimaksud adalah agar bagi badan publik yang belum memiliki PPID dapat segera membentuk hal tersebut. HarKIN hari ini diharapkan dapat menyentuh hati dan menimbulkan kesadaran badan publik agar membuat PPID, dan memperbaiki kinerja  PPID-nya.

Dialog tentang keterbukaan informasi dalam rangka HarKIN ini telah dilaksanakan di RRI Pontianak, Radio Kenari, dan Ruai TV. Dari talkshow interaktif, diketahui animo untuk tahu isu keterbukaan informasi publik ini cukup tinggi. Dengan demikian, kegiatan dialog ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama bersama lembaga-lembaga penyiaran.

Ketua Komisi Keterbukaan Informasi Kalbar, Catharina Pancer Istiyani, menjelaskan jika acara tersebut dihadiri beberapa badan publik, terutama yang masuk ke dalam sepuluh besar penilaian awal. Acara ini dipastikan dia, juga terbuka bagi masyarakat.

Pada konteks Kalbar, provinsi ini, menurut dia, berada di peringkat tujuh nasional terkait isu keterbukaan informasi di badan publik pemerintah daerah. “Meski telah mencapai peringkat yang sangat baik, tentu saja masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan,” ungkapnya, kemarin.

Dimisalkan dia, pada pembentukan PPID, pengadaan website, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penyediaan dana yang relatif cukup. Peningkatan keterbukaan informasi, selayaknya, diharapkan dia, bisa dinyatakan dan diwujudkan. Meskipun sudah menduduki peringkat ketujuh, badan publik, masyarakat, dan Komisi Keterbukaan Informasi ini, sebenarnya, diakui dia, masih harus memperbaiki diri. “Harapan pribadi saya selalu fokus pada peningkatan percepatan keterbukaan informasi,” katanya.

Bagaimana nantinya badan publik yang belum memiliki pintu pelayanan informasi, menurut dia, dapat membentuk PPID. PPID yang dimaksud dia ialah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi.

Inti dari acara kemarin bermaksud kepada percepatan informasi itu. Di tingkat SKPD, Pemerintah Provinsi ternyata sudah memiliki PPID utama, di mana badan publik provinsi dalam hal ini sudah memiliki Biro Humas. Sementara di tingkat SKPD, sekretaris daerahlah PPID-nya. Hanya saja di tingkat dinas, belum ditindaklanjuti dengan membentukan birokrasi dan pelayanan informasi dengan PPID pembantu.

PPID sudah memiliki Surat Keputusan di tingkat provinsi. Akan tetapi penerapannya di tingkat SKPD dirasa belum cukup. “Padahal mereka mempunyai situs sendiri dan sudah ada pengelola informasinya, tinggal membenahi diri saja,” ujarnya.

Kemudian membentuk PPID pembantu yang di dalamnya dibuat daftar informasi, standar operasional pelayanan, dan informasinya. “Saya yakin dan percaya, masyarakat tahu atau minimal pernah dengar tentang percepatan informasi publik, dan mengetahui bahwa kebijakan publik itu adalah sesuatu yang bisa diakses,” tegasnya.

Koordinator Penghubung Komisi Yudisial (KY) Pontianak, Budi Darmawan, mengatakan, berdasarkan pengamatannya, keterbukaan informasi kepada publik di Kalbar sudah terbilang baik. Pemprov, pemkot, serta pemkab, menurutnya, sudah membuka akses terhadap informasi yang dibutuhkan publik.

Meski demikian, dia menyayangkan masih ada beberapa kabupaten yang masih menutup diri. Tetapi, dipastikan dia, tidak dalam segala hal. Dia memisalkan, ketika masyarakat membutuhkan dokumen ABPD, hal itu sangat sulit untuk dibuka ke publik. “Bagi birokrat kan dokumen itu sangat sakral, tetapi dokumen itu sudah menjadi milik rakyat. Seharusnya siapapun yang membutuhkan dokumen itu boleh dan bisa mendapatkannya,” ucap mantan jurnalis Pontianak Post tersebut.

Pemkot Pontianak khususnya, dinilai dia, sudah sangat baik dalam hal ini. Program apapun dari Pemkot, dilihat dia, sudah dibuka seluas-luasnya untuk publik. Ia berharap daerah lain dapat mengadopsi sistem keterbukaan yang ada di Kota Pontianak dalam menyelenggarakan pemerintahnya.

Ia melanjutkan, bagi lembaga-lembaga negara lain, memang ada beberapa informasi yang tidak dapat dibuka secara langsung kepada publik. KY dimisalkan dia, ketika ada laporan masuk mengenai hakim, dalam rentang proses 60 hari, mereka belum boleh membuka informasi itu ke publik, lantaran sifatnya yang masih rahasia. “Setelah keputusan sudah final, informasi itu akan diungkap ke publik,” ungkapnya yang juga hadir dalam acara HarKIN 2016 di Rumah Radakng Pontianak tersebut.

Ia pun berharap, melalui momen hari keterbukaan informasi publik ini, penyelenggaran negara sepatutnya tidak perlu ditutup-tutupi lagi. “Buka sepenuhnya kepada masyarakat, masyarakat layak untuk tahu, sehingga nantinya tidak ada praduga negatif kepada penyelenggaraan negara. Jika penyelenggaran negara tertutup, otomatis masyarakat beramai-ramai dapat menilai. Dapat menumbuhkan kecurigaan yang fatal,” ungkapnya.

Akses penyampaian informasi menurutnya juga perlu ditingkatkan. Terlebih hal-hal yang menyangkut kepentingan publik. Hal itu, menurut dia, tidak perlu dipermasalahkan. Rencana pembangunan atau APBD dapat dibagikan ke komunitas-komunitas yang bisa mewakili atau ke sekolah-sekolah. Justru akan lebih apik sebagai pembelajaran kepada pelajar dan mahasiswa bahwa negara ini sebetulnya tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. (*)

Kliping : Pontianak Post (1/5/2016)

Iklan

Rangkaian Kegiatan HarKIN 2016

Panitia HarKIN Kalbar 2016 menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang jatuh pada tanggal 30 April 2016 mendatang.

Kegiatan ini bertujuan mendorong percepatan dan perluasan keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat dan peningkatan peran masyarakat dalam proses-proses penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Barat. (bg)

POSTER SELURUH KEGIATAN HARKIN

KI Kalbar Kawal Pelaksanaan HarKIN 2016

Pada September 2011, Indonesia turut memprakarsai terbentuknya Open Government Partnership (OGP) dengan tujuh negara lain yaitu AS, Brasil, Mexico, Inggris, Norwegia, Afrika Selatan, dan Filipina. OGP ini diluncurkan oleh Presiden AS Barack Obama dan Presiden Brasil Roussef di sela-sela sidang umum PBB di New York, AS.

Sebagai realisasinya, pemerintah Indonesia bersama dengan masyarakat membuat suatu gerakan bersama untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik sebagaimana diamanahkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Gerakan itu disebut dengan Open Government Indonesia (OGI) yang diluncurkan pada Januari 2012. Melalui OGI pemerintah dan institusi non-pemerintah dapat duduk bersama menentukan langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi luas terhadap kegiatan badan publik yang dibiayai negara dan pelayanan publik yang murah, mudah, dan berkualitas. Pilar yang melandasinya adalah transparansi, partisipasi, dan inovasi.

Sejalan dengan semangat transparansi itu, pemerintahan Presiden Jokowi mengusung 2 butir agenda dari sembilan agenda prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politis, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang disebut dengan Nawacita. Dua butir agenda yang relatif erat terkait dengan transparansi tersebut adalah butir kedua dan keempat, yaitu :

(2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efekif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan;

(4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Pelaksanaan berbagai agenda transparansi itu tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat saja, namun juga dilaksanakan hingga tingkat provinsi.

Untuk konteks Kalimantan Barat, Kalimantan Barat belum sepenuhnya telah melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008, meskipun pada pemeringkatan badan publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat di Istana Negara yang dihadiri oleh Presiden Jokowi, Kalimantan Barat telah mencapai ranking ke-7 dari 28 provinsi yang telah membentuk Komisi Informasi. Hal ini tercermin dari masih adanya kabupaten yang belum memiliki PPID. Begitu juga di tingkat SKPD provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk PPID yang sudah terbentuk juga belum semuanya secara aktif mengumumkan berbagai jenis informasi publik.

Dari sisi regulasi telah disahkan Perda No. 4 Tahun 2005 tentang Transparansi. Namun demikian, implementasinya masih relatif lemah. Berbagai keterbatasan hingga alasan klasik menjadi kendala bagi lembaga-lembaga baik pemerintah, lembaga independen, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat untuk secara mandiri mendorong percepatan dan perluasan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Barat.

Oleh karena itu, kerjasama berbagai lapisan: badan publik, Komisi Informasi Kalimantan Barat, Koalisi Keterbukaan Informasi Publik, LSM lainnya, dan masyarakat umum menjadi sangat relevan bagi percepatan dan perluasan keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat.

Apabila dikaitkan dengan problematika utama di Kalbar, maka isu terkait tata kelola hutan dan lahan menjadi salah satu isu yang krusial. Hal ini dikarenakan tingkat kekritisan lahan dan kerusakan hutan yang parah. Untuk itu, agar persoalan utama ini bisa ditangani maka informasi publik terkait tata kelola hutan dan lahan ini menjadi sangat penting disediakan dan diumumkan kepada publik.

Di samping itu, agar masyarakat Kalimantan Barat dapat berperan serta dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemerintahan maka sangat relevan dan penting untuk mengajak masyarakat melek informasi dengan cara mengakses informasi publik dan menggunakannya secara benar.

Dengan tujuan mendorong percepatan dan perluasan keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat dan peningkatan peran masyarakat dalam proses-proses penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Barat, maka KI Kalbar menginisiasi pelaksanaan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HarKIN) 2016 yang akan jatuh pada tanggal 30 April 2016 ini.

Ternyata niat untuk memperingati Hari Keterbukaan Informasi Nasional di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 demi terwujudnya wadah yang mengusung transparansi pemerintah yang berkelanjutan di Kalimantan Barat mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak termasuk para pegiat keterbukaan informasi di Kalimantan Barat.

Sehingga pada tanggal 18 Desember 2015 lalu terbentuklah kepanitiaan yang akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan untuk menyambut HarKIN 2016.  Kepanitiaan yang selanjutkan diputuskan dengan nama Panitia Harkin 2016 ini diusung oleh JARI Indonesia Borneo Barat, Lembaga Gemawan, Sampan, Link-Ar Borneo, LPS Air, KRB, WWF Indonesia, YLBH-Pik, ELC, PPSW Borneo, LPM Equator, Sekwil Pekka, PBHI Kalbar, Yayasan Madanika, Borneo Riset Institut, Pontianak Institut, Forum Peduli Pelayanan Publik Kota Pontianak, Up-Link, GMNI Pontianak, FMN Pontianak, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Pontianak, Komisi Penanggulangan Aids Kota Pontianak, BEM IAIN Pontianak, Elpagar, PKBI Kalimantan Barat, Serikat Perempuan Basis Khatulistiwa Borneo, Pemuda Muhammadiyah, Lembaga Energi Hijau, Walhi Kalimantan Barat, AMAN Kalimantan Barat, Ruai TV, RRI,  Titian, Fakta, Elpagar, dan Biro Humas Setda Provinsi Kalbar serta pihak peduli lainnya.

rapat panitia harkin
Rapat Panitia HarKIN yang difasilitasi oleh KI Kalbar untuk mematangkan seluruh rangkaian kegiatan HarKIN 2016

Adapun rangkaian kegiatan dimulai pada bulan Maret 2016 dengan Assessment awal Badan Publik,  Lomba Karya Tulis Populer, Dialog “Mendorong Percepatan Keterbukaan Informasi Publik di Kalimantan Barat” di Radio Kenari dan Volare, Debat Mahasiswa “Pelaksanaan UU No. 14/2008 di Kalbar”, Pertemuan PPID Seluruh Kalimantan Barat di Kantor Gubernur Kalimantan Barat dan ditutup dengan kegiatan Pawai Damai memperingati Hari Keterbukaan Informasi Nasional pada tanggal 30 April 2016 yang direncanakan di Rumah Radangk.

Bersamaan dengan pawai damai secara paralel juga dilaksanakan Panggung Seni “Ekspresikan Keterbukaan Informasi Publikmu …!” dan Deklarasi Forum Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Barat sebagai wahana ekspresi dari badan publik maupun masyarkat untuk mempercepat dan meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kaliamanan Barat.  Juga ditempat tersebut dilakukan Donor Darah: Aksi kemanusiaan pendukung keterbukaan informasi publik untuk Kalbar yang lebih transparan.

Mengingat kegiatan HarKIN 2016 ini belum dianggarkan dalam APBD Kalimantan Barat, maka untuk pendanaan seluruh rangkaian kegiatan diharapkan dari swadaya dan dukungan berbagai pihak. (bg)

Website KI Kalbar akan Mendapatkan Domain Baru

(Abang Amirullah/KI Kalbar News)

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi kepada publik, kecuali informasi yang dikecualikan.  Maka untuk mendukung hal tersebut Badan Publik berkewajiban memiliki situs resmi yang merupakan bagian dari kewajiban menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik kepada masyarakat, seperti yang ditegaskan dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sebagai sebuah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan maka Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat (KI Kalbar)  wajib memiliki website sendiri.  Namun karena belum dianggarkannya website di tahun-tahun awal pembentukannya, sebagai alternatif KI Kalbar meluncurkan website berbasis blog versi gratis wordpress.com dengan nama link www.komisiinformasikalbar.wordpress.com.

Webblog milik KI Kalbar ini dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, berusaha menyampaikan informasi kepada publik mengenai kegiatan KI Kalbar dan informasi lainnya sejak dibentuk hingga sekarang ini.

Setelah berjalan hampir satu tahun sejak dikukuhkan pada 10 maret 2015 lalu, dipandang perlu bagi  KI Kalbar untuk memiliki nama domain sendiri seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. Berangkat dari hal tersebut Wakil Ketua KI Kalbar Chatarina Pancer Istiyani dan Abang Amirullah yang membidangi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak Unit PDE (Pengolahan Data Elektronik) Dishubkominfo Prov. Kalbar guna membahas domain baru bagi KI Kalbar.

domain

Selanjutnya  KI Kalbar melayangkan surat permohonan kepada Gubernur Kalimantan Barat guna memperoleh domain baru yang menggunakan server milik pemprov Kalbar dengan nama http://www.komisiinformasi.kalbarprov.go.id.  Selain itu juga alamat email KI Kalbar yang sebelumnya beralamat di @yahoo.co.id akan mendapatkan alamat baru yaitu komisiinformasi@kalbarpov.go.id.

Semoga dengan adanya domain baru tersebut nantinya KI Kalbar akan memiliki website yang user friendly dan halaman antar muka yang interaktif serta memudahkan pengguna internet untuk menemukan website ini ditengah belantara website-website lainnya.

Undang-undang KIP Perkuat Tugas Jurnalistik

(Syarif Muhammad Herry/KI Kalbar News)

PONTIANAK- Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik, merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan demikian keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers saling memperkuat dan saling mendukung dalam melakukan pekerjaan jurnalistik yang dilaksanakan kalangan pers.

IMG-20160122-WA0006

Topik itu mengemuka dalam focus group discussion (FGD) yang bertajuk “Pers dan Belenggu Keterbukaan Informasi Publik”. Acara itu dilaksanakan oleh Media Daerah Group dengan mendatangkan wartawan dari 14 kabupaten/kota Kalimantan Barat, di Ruang Dewan Redaksi Media Daerah Group, di Pontianak, beberapa hari lalu.

Hadir Pemimpin Umum Media Daerah Group Handy Abdul Syukur, Anggota DPRD Provinsi Kalbar H. Ishak Almuthahar, M.Si, Dewan Redaksi Media Daerah Rihat Silalahi, M. Si, Achmad Husaini, SE dan Syarif Muhammad Herry.

“Kedua Undang-undang itu saling memperkuat dan tidak saling tumpang tindih atau saling bertentangan. Justeru tugas jurnalistik akan lebih mudah karena didukung dengan adanya Undang-undang KIP itu,” ujar Handy Abdul Syukur dalam FGD itu.

Menurutnya, Undang-undang KIP memperkuat pers untuk mendapatkan informasi. Misalnya, ketika wartawan menulis berita mendalam (Indept Reporting) atau Investigative Reporting, berbekal regulasi itu, wartawan dapat memperoleh dan bahkan mengungkapkan fakta kebijakan publik yang tidak sesuai dengan peraturan.

Dalam kedua jenis tugas jurnalistik itu, tak heran, para wartawan banyak menemui kesulitan dalam memperoleh data. Padahal data sangat diperlukan untuk mengungkapkan atau mendukung fakta tentang topik yang akan ditulis itu.

Sebagai langkah nyata sinergi dua peraturan itu, di tingkat pusat Komisi Informasi (KI) Pusat dan Dewan Pers telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Pelaksanaan Undang-undang KIP dalam Mendukung Kebebasan Pers. “Intinya meningkatkan kerja sama mendorong keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers yang bertanggung jawab,” jelas Wartawan Senior itu.

Sedangkan Rihat Silalahi berpendapat, keterbukaan informasi merupakan keharusan dan menjadi keniscayaan. Semakin terbuka penyelenggara pemerintahan dalam mengelola urusan yang menjadi tugas dan kewajibannya, semakin terhindar dari godaan untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Ketertutupan bisa jadi awal terjadinya korupsi. Keterbukaan sudah saatnya menjadi keharusan untuk mencegah korupsi itu. KPK mengambil peran di hilirnya untuk penegakkan hukum, Komisi Informasi dan Pers dapat berperan di hulunya dengan mendorong keterbukaan informasi,” tegas Rihat yang juga Widyaswara yang aktif tampil sebagai pembicara ini.

A.A Oka Mahendra: Modul Tak Boleh Bertentangan dengan Undang-undangnya

JAKARTA—Akedemisi Perundang-undangan A.A. Oka Mahendra yang menjadi nara sumber pembahasan akhir Modul Penyelesaian Sengketa Informasi Publik seri Ajudikasi yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat menegaskan, modul yang akan diterbitkan itu harus dikoreksi secara teliti agar tidak bertentangan dengan Undang-undang yang menjadi payung hukumnya, yaitu Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya.

Menurut Oka, sebagai petunjuk teknis, modul penyelesaian sengketa informasi seri ajudikasi ini tidak boleh rancu dan mempunyai pengertian yang berbeda dari Undang-undang KIP dan peraturan pelaksanaannya. “Modul ini sangat penting sebagai panduan teknis, tetapi tidak boleh rancu atau bertentangan,” tegas Oka.

PHOTO 02
A.A. Oka Mahendra (Akademisi Peraturan Perundang-undangan) memberikan materi terkait etika dalam penyusunan modul

Sebagai contoh, lanjut Oka, dalam draft modul seri ajudikasi ini muncul sebutan majelis komisioner. Dari telaah dan pengamatannya, sebutan majelis komisoner tidak ada di Undang-undang KIP dan peraturan pelaksanaannya. Dia khawatir kalau hal itui menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) apabila berkonsekuensi terhadap pemakaian anggaran.

Kritikan itu ditanggapi positif oleh KI Pusat. Menurut Evi Trisulo D, mejelis komisioner adalah sebutan untuk memberikan penjelasan tentang komisioner yang bertugas menjadi ‘hakim’ dalam menangani setiap kasus sengketa informasi yang akan disidang untuk diputuskan.

Dalam penanganan sengketa, lanjut Evi, KI Pusat telah mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 01 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang terdapat sebutan majelis komisoner. “Perki 01/2013 menjadi panduan komisioner dalam menangani sengketa informasi. Disitulah ada sebutan majelis komisioner yang menyatakan tim komisioner yang bertugas menjadi ‘hakim’ sidang,” jelas Evi.

Proses keluarnya produk hukum itu juga, menurut Evi, telah dikonsultasikan pihak KI Pusat dengan Mahkamah Agung RI agar selaras dan tidak bertentangan secara hukum.

Selain itu, dalam fokus group discussion (FGD) yang digelar KI Pusat pada Selasa, 10 November 2015 di Jakarta itu, Oka Mahendra juga memberkan saran agar dalam modul itu ditelaah lagi agar bahasa yang ada dalam modul mempergunakan bahasa baku yang jelas dan menggunakan titik serta koma yang tepat. “Itu penting agar jelas, karena bisa jadi yang menggunakan bukan hanya komisioner KI, tetapi pihak-pihak lain seperti PPID, Badan Publik dan masyarakat,” imbau Oka. (smh)

KI Kalbar Ikut Pembahasan Modul Penyelesaian Sengketa Seri Ajudikasi

JAKARTA—Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalbar yang diwakili Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) diundang Komisi Informasi (KI) Pusat untuk mengikuti pembahasan akhir akan diterbitkannya Modul Penyelesaian Sengketa Informasi Publik seri Ajudikasi di Jakarta, Selasa (10/11).

Kordinator Bidang PSI, KIP Kalbar Hawad Sriyanto SH menuturkan, pembahasan modul ini sebagai tindaklanjut dari pertemuan rapat-rapat teknis yang dilaksanakan KI Pusat. Sebelum diterbitkan, KI Pusat perlu melakukan pembahasan akhir modul tersebut dengan menyertakan tiga KI Provinsi, yaitu KIP Kalbar, KIP Sumsel dan KIP Sumbar sebagai refresentasi keterlibatan KI Provinsi.

PHOTO  01
Komisioner KIP Kalbar Hawad Sriyanto & Syarif Muhammad Herry bersama peserta lainnya dalam FGD Penyusunan Modul Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Seri Ajudikasi

“Kita bersyukur, KI Kalbar dapat berkontribusi dan terlibat aktif memberikan masukan. Modul ini sangat penting sebagai acuan KIP Provinsi seluruh Indonesia dalam menangani penyelesaian sengketa informasi di daerah-daerah,” kata Hawad didampingi Syarif Muhammad Herry yang juga hadir dalam pertemuan itu.

Dengan diterbitkannya modul ini, lanjut Hawad, majelis komisioner yang menangani sengketa informasi se-Indonesia, khususnya KI Daerah mendapatkan rujukan seragam, mulai dari tahapan menerima pengaduan, memeriksa dan memutus sengketa. “Penyusunan modul ini berisikan materi secara teknis Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berlandaskan pada asas cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana,” jelas Hawad.

Komisioner KI Pusat Dyah Aryani menyatakan, pembahasan modul seri ajudikasi ini merupakan rangkaian kegiatan lanjutan dalam penyusunan seluruh modul penyelesaian sengketa yang terdiri dari tiga seri, yaitu Modul PSI seri Kepaniteraan, Modul PSI seri Mediasi dan Modul PSI seri Ajudikasi.

Sebagai lembaga yang fungsi, tugas dan kewenangan pokoknya adalah penyelesaian sengketa informasi yang salah satunya melalui ajudikasi, maka KI Pusat berkewajiban menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. “Supaya pemahaman seluruh komisioner KI se-Indonesia mengenai hukum acara di KI yang berbeda dari peradilan pada umumnya, dapat dilaksanakan secara seragam demi kepastian hukum,” jelas Dyah.

Menurut Dyah, penyusunan modul seperti ini sangat penting untuk bahan majelis komisioner di daerah dalam menyelesaikan sengketa informasi yang diadukan oleh masyarakat. Selain itu, ada pertimbangan bahwa anggota komisioner Komisi Informasi se-Indonesia bukan pegawai tetap. “Jadi siapa pun yang menjadi pengganti komisioner, sudah ada petunjuknya berupa modul tadi,” tegas Dyah.

Selain Dyah Aryani, hadir sebagai nara sumber A.A. Oka Mahendra (Akademisi Peraturan Perungdang-undangan) dan Evi Trisulo D (Komisioner KI Pusat). Sedangkan peserta, selain KI Provinsi, juga hadir PPID Kementerian Tenaga Kerja, PPID Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PPID Kementerian Olahraga dan Pemuda serta PPID Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (smh)