Pengumuman Debat Mahasiswa Keterbukaan Informasi Publik

Panitia HarKIN Kalbar 2016 mengumumkan penyelenggaraan Debat Mahasiswa tentang Keterbukaan Informasi Publik se Kalimantan Barat.

POSTER KOMPETISI DEBAT HARKIN

Hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi langsung Nara Hubung yaitu, Saufie di nomor 085252474642 dan Ermina di nomor 081253205353.

Iklan

Pengumuman Lomba Menulis Artikel Keterbukaan Informasi Publik

Panitia HarKIN Kalbar 2016 mengumumkan penyelenggaraan Lomba Menulis Artikel Keterbukaan Informasi Publik se Kalimantan Barat.

POSTER LOMBA MENULIS ARTIKEL HARKIN

Hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi langsung Nara Hubung yaitu, Sy. M. Herry di nomor 081345491746 dan Dian Cinthia di nomor 08125460770.

Undang-undang KIP Perkuat Tugas Jurnalistik

(Syarif Muhammad Herry/KI Kalbar News)

PONTIANAK- Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik, merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan demikian keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers saling memperkuat dan saling mendukung dalam melakukan pekerjaan jurnalistik yang dilaksanakan kalangan pers.

IMG-20160122-WA0006

Topik itu mengemuka dalam focus group discussion (FGD) yang bertajuk “Pers dan Belenggu Keterbukaan Informasi Publik”. Acara itu dilaksanakan oleh Media Daerah Group dengan mendatangkan wartawan dari 14 kabupaten/kota Kalimantan Barat, di Ruang Dewan Redaksi Media Daerah Group, di Pontianak, beberapa hari lalu.

Hadir Pemimpin Umum Media Daerah Group Handy Abdul Syukur, Anggota DPRD Provinsi Kalbar H. Ishak Almuthahar, M.Si, Dewan Redaksi Media Daerah Rihat Silalahi, M. Si, Achmad Husaini, SE dan Syarif Muhammad Herry.

“Kedua Undang-undang itu saling memperkuat dan tidak saling tumpang tindih atau saling bertentangan. Justeru tugas jurnalistik akan lebih mudah karena didukung dengan adanya Undang-undang KIP itu,” ujar Handy Abdul Syukur dalam FGD itu.

Menurutnya, Undang-undang KIP memperkuat pers untuk mendapatkan informasi. Misalnya, ketika wartawan menulis berita mendalam (Indept Reporting) atau Investigative Reporting, berbekal regulasi itu, wartawan dapat memperoleh dan bahkan mengungkapkan fakta kebijakan publik yang tidak sesuai dengan peraturan.

Dalam kedua jenis tugas jurnalistik itu, tak heran, para wartawan banyak menemui kesulitan dalam memperoleh data. Padahal data sangat diperlukan untuk mengungkapkan atau mendukung fakta tentang topik yang akan ditulis itu.

Sebagai langkah nyata sinergi dua peraturan itu, di tingkat pusat Komisi Informasi (KI) Pusat dan Dewan Pers telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Pelaksanaan Undang-undang KIP dalam Mendukung Kebebasan Pers. “Intinya meningkatkan kerja sama mendorong keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers yang bertanggung jawab,” jelas Wartawan Senior itu.

Sedangkan Rihat Silalahi berpendapat, keterbukaan informasi merupakan keharusan dan menjadi keniscayaan. Semakin terbuka penyelenggara pemerintahan dalam mengelola urusan yang menjadi tugas dan kewajibannya, semakin terhindar dari godaan untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Ketertutupan bisa jadi awal terjadinya korupsi. Keterbukaan sudah saatnya menjadi keharusan untuk mencegah korupsi itu. KPK mengambil peran di hilirnya untuk penegakkan hukum, Komisi Informasi dan Pers dapat berperan di hulunya dengan mendorong keterbukaan informasi,” tegas Rihat yang juga Widyaswara yang aktif tampil sebagai pembicara ini.

Kalbar Raih Peringkat Tujuh Keterbukaan Informasi Publik Nasional

JAKARTA—Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih peringkat 7 (Tujuh) secara nasional dalam ajang penilaian keterbukaan informasi publik. Penghargaan kategori 10 daerah yang memiliki peringkat terbaik itu, diumumkan oleh Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Abdul Hamid Dipopramono dihadapan Presiden Joko Widodo, para menteri kabinet kerja, gubernur 10 daerah dan komisioner seluruh Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/12).

IMG20151215104737

Setelah menyerahkan penghargaan itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengapresiasi langkah yang dilakukan KI Pusat. Menurutnya, Indonesia saat ini sedang berada dalam pola komunikasi era baru yang menuntut keterbukaan informasi publik antara pemerintah dan rakyatnya. Rakyat menginginkan pemerintahnya transparan, interaktif dan responsif.
“Keterbukaan informasi publik telah menjadi kebutuhan. Rakyat menginginkan pemerintahnya terbuka dan responsif. Pemerintah di semua tingkat, baik pusat maupun daerah, kementerian, badan publik, universitas dan lain harus segera berubah ke arah yang terbuka dan good governance,” tegas Presiden Jokowi.
Ketua KIP Abdul Hamid Dipopramono menyatakan penghargaan ini diberikan kepada provinsi yang telah menunjukkan komitmennnya dalam melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Keterbukaan informasi publik di era sekarang telah menjadi suatu keharusan. Sikap dan mental pemerintah daerah yang dulunya menganggap informasi publik itu adalah rahasia dan hanya untuk kalangan terbatas, harus dirubah,” jelas Abdul Hamid.
Terkait proses penilaian, Wakil Ketua KI Kalbar Catharina Pancer Istiani menyatakan hal prinsip yang juga dinilai setelah informasi tersedia adalah manajemen pengelolaan informasi yang dilaksanakan oleh Pemprov. Soal metodologi penilaian, tim penilai, menyebarkan kuesioner penilaian mandiri (self assessment questionare) ke seluruh Pemprov. Kemudian dari hasil pengisian yang dikembalikan, dilakukan verifikasi dan visitasi oleh tim penilai untuk direkapitulasi secara keseluruhan.
Gubernur Kalbar Cornelis menyambut positif hasil perolehan peringkat tujuh untuk Pemprov Kalbar itu. “Syukurlah, ini awal yang baik. Saya harap, ke depan, semua jajaran bekerja keras untuk perolehan peringkat yang lebih baik lagi, “ ungkap Cornelis sebelum mengikuti rapat gubernur bersama Presiden Joko Widodo.
Berikut peraih 10 terbaik keterbukaan informasi publik kategori pemerintah provinsi:
1. Aceh
2. Jawa Timur
3. Kalimantan Timur
4. Nusa Tenggara Barat
5. Jawa Tengah
6. Jawa Barat
7. Kalimantan Barat
8. Banten
9. Sumatera Selatan
10. D.I. Yokyakarta.

Penulis: Syarif Muhammad Herry  (Komisioner Bidang Kelembagaan)